Mengevaluasi Densus 88 di Poso

Fahmi Indrayadi

Peneliti di Institute of Social Research and Advocacy (ISRA), Pemerhati masalah intelijen dan terorisme,

Masalah Poso tak ubahnya benang panjang yang kusut masai. Ditarik ke kanan, kiri bundhet, digunting sayang, dibuang apalagi. Persoalan konflik SARA bercampur dengan ketimpangan hukum dan sosial, ditimpa lagi dengan hantu terorisme. Pendek kata, ruwet.

Meski demikian, ada beberapa aspek yang kiranya perlu diperhatikan; yaitu aspek hukum dan keadilan, ekonomi dan sosial serta politik dan keamanan. Perkara hukum dan keadilan patut menjadi prioritas utama karena selepas Perjanjian Malino, yang diklaim oleh Jusuf Kalla telah menghentikan konflik SARA horizontal, maka penegakan hukum terhadap para pelaku maupun otak kerusuhan dari kedua belah pihak wajib dilakukan.

Penegakan hukum ini telah coba dilakukan dengan penangkapan para tersangka kerusuhan Poso, terutama dari kelompok Muslim yang berbasis di Tanah Runtuh. Bahkan beberapa korban jiwa jatuh dari kalangan masyarakat sipil maupun aparat kepolisian. Namun ada yang tertinggal dari penanganan kasus hukum ini, yaitu rasa keadilan kelompok Muslim yang merasa menjadi korban pembantaian.

Pasalnya, meski Fabianus Tibo, Marinus Riwu dan Dominggus da Silva telah dieksekusi sebagai “dalang” pembantaian di Pesantren Wali Songo, masih ada 16 orang yang dituding oleh ketiga mendiang sebagai aktor intelektual bebas dari proses hukum. Sementara penangkapan yang dilakukan oleh polisi seolah fokus pada tersangka dari kelompok Muslim.

Belakangan polisi memang juga menangkap 17 orang yang terlibat dalam pembunuhan dua Muslim pedagang ikan di Mamasa, bahkan juga memindahkan persidangan mereka ke Jakarta seperti persidangan para tersangka Muslim. Namun hal itu dipandang sebagai “langkah perimbangan” saja.

Kesan berat sebelah ini terlanjur melekat di benak kelompok Muslim. Apalagi ditambah dengan pengerahan Densus 88 Antiteror yang dianggap dipimpin para perwira Kristen, bekas musuh mereka di masa konflik. Akibatnya, perburuan DPO yang mestinya lancar bak acara Buser dan Patroli berubah menjadi pertempuran sengit sepuluh jam yang berbau darah dan mesiu. Para DPO justru dilindungi oleh warga dengan tembakan senjata rakitan dan lemparan bom, keahlian mematikan warisan era konflik dulu.

Setelah sebagian DPO berhasil ditangkap, langkah dilanjutkan dengan penyisiran yang menemukan beragam jenis senjata dan amunisi. Kemudian hasil pemeriksaan para tersangka, yang bisa disiarkan secara eksklusif oleh sebuah stasiun teve swasta yang sepertinya selalu berhasil mendapat momen langka, liputan operasi penggerebekan dan pemeriksaan tersangka teroris, memunculkan lagi hantu Jamaah Islamiyah yang sudah lama disinyalir keberadaannya sejak AM Hendropriyono menjadi Kepala BIN.

Perhatian publik Muslim, tadinya fokus pada pertempuran 22 Januari yang dianggap berlebihan dan melanggar HAM, beralih pada tumpukan senjata dan sinyalemen keberadaan JI. Masalah krusial kedua, pemulihan hak-hak ekonomi dan sosial korban konflik Poso pun seolah dialihkan pada isu lain. Kambing hitam pun muncul lagi, padahal panasnya bara ekonomi dan sosial yang belum terselesaikan oleh Perjanjian Malino yang belum dilaksanakan secara “murni dan konsekwen” justru sering dikeluhkan masyarakat Poso sebagai suasana kondusif bagi kekerasan yang berlatar dendam akibat konflik.

Tanah, rumah dan kebun yang terampas oleh kelompok lain dan belum dikembalikan telah berulang kali disebut sebagai bara dalam sekam masyarakat Poso. Namun, entah kenapa, persoalan ini belum juga dituntaskan oleh pemerintah, meski hal itu ada dalam butir-butir Perjanjian Malino.

Upaya penyelesaian strategis masalah Poso seolah dititikberatkan pada perburuan DPO perusuh Poso. Sementara di level taktis, upaya represif dengan operasi hard power diplomacy dikedepankan. Poso pun menjadi ajang praktek simulasi tempur antiteror ala SWAT Amerika yang dilatihkan American Technical Assistance (ATA) kepada Densus 88 di Pusat Latihan Antiteror Nasinal (Platina) Semarang.

Sampai di sini, bangsa ini seolah lupa sejarahnya sendiri. Pilihan politik keamanan berdasarkan kedekatan aparat dengan rakyat, subsistem kenegaraan yang menopang eksistensi negeri republik ini, beralih kepada penyelesaian taktis ala film-film Hollywood.

Ada kecenderungan pragmatis untuk menyelesaikan segala persoalan dengan taktis. Kalau mau menurut akan diberi reward, kalau sebaliknya maka punishment taktis akan dikenakan. Persis gaya pengusaha menghadapi buruhnya di pabrik.

Padahal, pengalaman di Sulawesi Selatan dan Aceh mengajarkan, penyelesaian konflik politik dan keamanan dengan mengerahkan unit militer yang tak disukai rakyat setempat membuahkan perang gerilya berkepanjangan. Sementara pengalaman di Jawa Barat, kemudian diterapkan juga dalam penumpasan Kahar Muzakkar, dengan mengerahkan unit militer yang simpatik dan berpengalaman antigerilya terbukti berhasil meredam potensi konflik vertikal jangka panjang.